Peraturan pemerintah tentang jalan desa. Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DESA - PERATURAN PELAKSANAAN - OTONOMI DAERAH - PERUBAHAN. Peraturan pemerintah tentang jalan desa

Maksud pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun tentang Analisis Dampak Lalu Lintas adalah menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahunModul 2 Kebijakan Pembangunan Jalan adalah materi pelatihan yang membahas tentang konsep, prinsip, dan proses perencanaan pembangunan jalan di Indonesia. 6. jalan desa. (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindu ngan dan pengelolaan li ngkungan hidup, diperlukan penetapan P eraturan Menteri Lingkungan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Tertuang di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06/PRT/M/2007. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam. Nomor. Editor Hilda B Alexander. Subjek. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 5942, LL SETNEG : 18HLM. Karena dikelola pemerintah desa dan hanya jadi penghubung antar pemukiman, jalan desa memiliki ukuran yang relatif kecil. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang. Mengingat: 1. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat. go. provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. 1 KERANGKA PERATURAN TENTANG DESA DI TINGKAT NASIONAL UU. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampaiPasal 90 b. Wewenang penyelenggaraan jalan desa yaitu oleh pemerintah desa dan dilaksanakan oleh desa. T. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten,. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN;. 6629, jdih. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat,. nomor. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan PP No. emosional dan jarak dengan desa. 5, TLN No. 72 tentang Desa namun dalam realitanya terjadi hal yang kotroversial, karena penetapan dan penegasan batas desa diatur secara teknis melalui. 44. U. 1521; SITEMAP. 31, TLN No. PP 34 tahun 2006 tentang Jalan mencbut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) dan dinyatakan tidak berlaku. umum untuk menambah wawasan dan pemahamannya tentang Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman. Perdes Kewenangan Desa. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA dan BUPATI SUMBAWA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN KABUPATEN. Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang. Salah satu prioritas Peraturan Menteri tersebut adalah penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Jalan Rusak dan Cara Melaporkannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Watulimo telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan. Mengingat adanya kebutuhan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dibutuhkan solusi terhadap. permukiman dan /atau jalan lingkungan penduduk di Desa. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Standar. Direktur Bina Pengadaan dan. Jalan Provinsi 3. setkab. 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,. Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa wewenang Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; d. Peraturan Pemerintah tentang Sungai; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. Transportasi Dokumen : Pemerintah Pusat PP 2021. Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. 12. PAJAK DAERAH. Namun karena beberapa kendala teknis, sehingga jadi tertunda sampai dengan April 2019 ini. Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; d. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Menteri22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 5. Mengingat : 1. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuktentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran SALINAN - 2 - Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. tangan pada Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); 4. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 13 Pasal 1 butir (9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. - 6 - jdih. Penerangan Jalan Umum adalah hal penting demi keselamatan dan kenyamanan. Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. TENTANG DATABASE PERATURAN. T. 3 Ruas Jalan . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG JALAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);. Pada 31 Desember 2014 Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. T. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN PEKALONGAN DESA KEDUNGJARAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG WILAYAH DAN BATAS DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA. 11, LN. 2006 No. tentang keuangan desa. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang. Kelima jalan ini merupakan dibedakan berdasarkan statusnya demi mengetahui siapa pengelola masing-masing dari jalan tersebut. 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997) TENTANG. Klasifikasi status jalan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang terdiri dari jalan desa, jalan. Subjek. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. com - Anda mungkin pernah bertanya-tanya tentang jarak antara bangunan dengan jalan atau garis sempadan jalan. UU No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. di luar bangunan guna menerangi jalan desa dan kawasan Permukiman yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2019. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Pasal 7 (1)PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Bidang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada. Penjelasan: 31 hlm Undang-Undang. 17. Pasal 1. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2019, No. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. E. 32 2. Pertama, laporan disampaikan situs resmi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di lapor. Status jalan menentukan jalan itu dikelola oleh siapa. Kumpulan peraturan desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Jalan; Mengingat: 1. huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor. . Selanjutnya kami juga akan menjawab pertanyaan Anda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (“PP Jalan”). menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran. Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. c. Pasal 16 (1) Pemerintah Desa dan BPD melakukan kajian bersama terhadap usulan kewenangan Desa yang baru. Perda Nomor 5 Tahun 2014, tentang tranportasi telah mengatur bahwa setiap orang atau Badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan. PERPRES No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 dijelaskan kepentingan yang dimaksud pada pasal 15 dilaksanakan untuk acara : Berkaitan dengan agama, seperti perayaan hari besar atau ritual agama. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 8. Permendagri 111 tahun. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 10. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Iviusyawa. PERATURAN DAERAH Tahun 2022 No 10. Berlaku. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jaringan jalan Desa diklasifikasikan dalam sistem jalan kabupaten dan desa, dengan kelas jalan sebagai berikut: Jalan kolektor primer. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 2. jalan, nomor, kode pos, nomor telepon, faksimili, suratDalam sambutannya Yusharto mengatakan, balai tersebut merupakan satu dari tiga balai yang dimiliki Kemendagri. Sekalipun ada dasar hukum untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jalan,. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanUndang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol Jalan dibuat dilereng bukit, tidak perlu saluran di sebelah bawah. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 08 februari 2022 | 25. ABSTRAK: Untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 PP No. nɛ. 30 Sep 2023 15:50:08 Eris Riswandi. Pertimbangan PP 34 tahun 2006 tentang Jalan adalah. id : 5 hlm. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat. a. TENTANG DATABASE PERATURAN. ke-3, hlm. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. 2016 No. Lantas, apa perbedaan dari kelimanya? Kepentingan Tercantum Dalam Aturan Penutupan Jalan Umum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut: Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru,. Diubah dengan : 1. PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api. Rumusan tersebut menimbulkan ketidak jelasan terkait dengan Perdes yakni:. tentang pendataan dan menetapkan azet Desa berupa jalan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. setkab. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan PP tentang Dekonsentrasi dan Tugas. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.